Halaman

OPINI: Kasta dan ISO di Sekolah

Oleh: DARMANINGTYAS*
Anggota Pengurus Majelis Luhur Tamansiswa, Yogyakarta

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan Nasional telah keliru dengan kebijakannya mengembangkan rintisan sekolah bertaraf internasional dan sekolah bertaraf internasional, serta membuat standar tunggal manajemen pengelolaan sekolah dengan sertifikasi ISO 9001:2000.

Kebijakan itu tanpa disadari telah menciptakan kasta bagi sekolah: sekolah bertaraf internasional (SBI), rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), sekolah kategori mandiri, sekolah standar nasional, sekolah reguler, dan sekolah pinggiran. Itu di luar sekolah internasional yang mulai merambah kota provinsi dan dimasuki anak asli Indonesia.

Cikal bakal kasta sekolah terjadi pada masa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro (1993-1998). Dia membentuk sekolah unggulan dengan maksud mengeliminasi sebutan sekolah favorit. Banyak sekolah yang dikenal masyarakat sebagai sekolah favorit tak masuk kategori sekolah unggulan sebab proses menjadinya melalui penunjukan di setiap provinsi.

Aspek politis (mempromosikan sekolah bersangkutan) tak dapat terelakkan. Banyak sekolah yang nyata-nyata unggul tak ditunjuk sebagai sekolah unggulan, sebaliknya yang disebut sekolah unggulan belum tentu unggul. Istilah sekolah favorit sendiri berasal dari masyarakat, yang secara obyektif kontinu mengamati alumni suatu sekolah. Lulusan SD favorit diterima di SMP favorit. Lulusan SMP favorit masuk SMA favorit. Lulusan SMA favorit lolos ke perguruan tinggi negeri favorit.

Terencana

Sekolah unggulan lahir secara terencana. Pembentukannya disertai penggelontoran dana dari pemerintah. Keberadaan sekolah unggulan lalu dilegitimasi menjadi RSBI dan SBI setelah pergantian UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ke UU No 20/2003. Pasal 50 Ayat 3: ”Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan jadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”.

Pasal ini sebetulnya tak mengikat. Tak ada kata ”wajib”. Daerah tak dapat dikenai sanksi. Karena program ini datang dari pemerintah pusat dan setiap daerah bangga dengan SBI: daerah berlomba mengembangkan SBI sebanyak-banyaknya. Lagi pula, di balik pembentukan RSBI dan SBI itu ada dana ratusan juta rupiah.

Soal yang timbul dari RSBI dan SBI: selain beroleh dana ratusan juta rupiah, ia juga diberi kebebasan memungut biaya dari murid tanpa ada batasan dari pemerintah. Sekolah berlabel SBI atau RSBI jadi amat mahal. Untuk masuk SD RSBI, selain harus tes, seseorang membayar jutaan rupiah. Ironisnya, masyarakat terbuai dengan sebutan itu: meski mahal, sekolah itu diburu.

Pada sekolah negeri lain, kucuran dana terbatas. Bagi sekolah swasta, gelontoran dana adalah mustahil. Inilah genesis ketidakadilan antara RSBI atau SBI dan sekolah lain. Dalih pengelola RSBI: biaya yang mahal adalah untuk memenuhi fasilitas demi menuju SBI. Dalih pengelola SBI: biaya yang mahal dipakai demi mencapai standar internasional.

Maka, sekolah yang dulu disebut favorit tak lagi bisa diakses golongan miskin. Ia jadi sangat elitis. Anak miskin meski pintar terpaksa harus belajar di sekolah pinggiran karena biayanya terjangkau. Pemerintah tanpa sadar menciptakan lebih dari satu sistem pendidikan nasional: SBI, RSBI, dan sekolah lain. Ini bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah menciptakan satu sistem pendidikan nasional.

Dampak buruk RSBI dan SBI: ia membentuk kultur tersendiri lewat pemakaian bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar beberapa pelajaran. Sebagai upaya meningkatkan kemampuan, berbahasa Inggris selama jam pelajarannya di sekolah tentu tidak salah. Namun, bila bahasa Inggris menjadi bahasa pengantar di sekolah menggantikan bahasa Indonesia, itu mengingkari Sumpah Pemuda dan melanggar UUD 1945 yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

Sertifikasi ISO

Kementerian Pendidikan Nasional juga mendorong sekolah dan kampus memiliki sertifikasi ISO 9001:2000 sebagai wujud standardisasi manajemen sekolah dan kampus. Kebijakan mendorong peningkatan manajemen sekolah adalah baik, tetapi tak harus dicapai dalam bentuk sertifikasi ISO 9001:2000 yang sarat kapital. Demi sertifikasi ISO 9001:2000 diperlukan puluhan juta rupiah (mulai dari persiapan hingga mendapatkan sertifikat). Ujung-ujungnya, beban biaya sertifikasi ISO harus dipikul murid atau mahasiswa.

Sebagai sebuah sistem manajemen mutu, ISO 9001:2000 mendefinisikan ”mutu” dalam nalar industri, yakni untuk kepuasan pelanggan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan hakikat mutu dalam terminologi pendidikan, yang lebih substansial dan kultural. Mutu dalam pendidikan berbicara mengenai pembentukan karakter, pemahaman akan kehidupan, relasi sosial, dan pandangan dunia anak didik.

Isonisasi sekolah telah menjebak pengelolaan pendidikan pada persoalan manajerial belaka, seakan-akan persoalan pendidikan di Indonesia adalah masalah manajemen pengelolaannya. Padahal, jelas, dalam pendidikan, manajemen itu hanya sarana untuk mencapai mutu, bukan sebagai tujuan utama. Sungguh naif bila sebagai sarana kemudian dijadikan tujuan dan diproyekkan.

Oleh sebab itu, sama halnya dengan program RSBI-SBI yang perlu dihentikan, program isonisasi sekolah pun perlu dihentikan. Pengelolaan sekolah perlu berbasis budaya, dana pemerintah yang besar lebih baik diarahkan untuk peningkatan fasilitas pendidikan dan kesejahteraan guru daripada untuk membeli sertifikat ISO guna standardisasi manajemen.

Sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2010/06/02/0912354/Kasta.dan.ISO.di.Sekolah

Pendidikan Nasional Kehilangan Arah

JAKARTA, KOMPAS.com — Pendidikan di taman kanak-kanak sudah mengajarkan pelajaran berhitung, dan bahasa Inggris. Perguruan tinggi marak membuka pendidikan kewirausahaan (entrepreneur). Di tingkat sekolah menengah digalakkan sekolah berstandar internasional. Sekolah asing juga bertebaran. Ini gambaran pendidikan nasional kita yang kehilangan arah.

Persoalan krusial lainnya, di pendidikan tinggi pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan sebagai dasar hukum penyelenggaraannya. Akan tetapi, ternyata aturan-aturan yang dibuat tidak lepas dari agenda dan pengaruh lembaga-lembaga keuangan internasional dengan diterapkannya Washington Concencus dan Structural Adjustment Program. Akibatnya, kebijakan pendidikan yang dihasilkan lebih condong pada kepentingan pasar, bukan pada pemenuhan hak-hak warga negara atas pendidikan.

Demikian benang merah Dialog Publik dengan topik "Nasib Pendidikan Indonesia Pascapencabutan UU BHP", yang digelar Komite Bersama Aksi rakyat (Kobar) 2 Mei bekerja sama dengan Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina, Selasa (1/6/2010) di Universitas Paramadina, Jakarta. Tampil sebagai pembicara, pakar pendidikan HAR Tilaar dan Koordinator Nasional e-Net for Justice, Eny Setyaningsih.

HAR Tilaar mengatakan, komersialisasi pendidikan yang semakin menjadi-jadi dewasa ini dan menyebabkan warga kalangan miskin tidak bisa mendapatkan pendidikan. Hal ini bertentangan sekali dengan amanat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. "Kita negara kere, miskin, tapi biaya pendidikan sangat mahal," tandasnya.

Tilaar juga mengkritik pendidikan di semua tingkat pendidikan yang mencerminkan pendidikan nasional kehilangan arah. Hal itu seperti taman kanak-kanak yang mengajarkan Matematika dan Bahasa Inggris. Seharusnya hal itu tidak diajarkan karena masa kanak-kanak itu adalah masa bermain. Ini diperparah kalau masuk sekolah dasar anak-anak ditanya dulu apa sudah TK atau sudah bisa berhitung.

Pada tingkat sekolah menengah, ada pula sekolah berstandar internasional yang hasilnya, apakah berwatak Indonesia, masih perlu dipertanyakan. Pendidikan sudah menjadi ajang bisnis. Pendidikan sebagai lembaga bisnis bukan untuk kepentingan anak, melainkan kepentingan bisnis semata.

Di perguruan tinggi juga marak pendidikan kewirausahaan. Seharusnya pendidikan kewirausahaan dimulai dari pendidikan dasar, bukan hanya di perguruan tinggi. "Kalau hanya diajarkan di perguruan tinggi, tak akan berhasil. Sudah karatan. Ke depan, bangsa ini membutuhkan manusia-manusia kreatif yang bisa menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan orang lain," papar Tilaar.

Eny Setyaningsih yang membahas Peran Lembaga Keuangan Internasional dalam Kebijakan Pendidikan di Indonesia mengatakan, di pendidikan tinggi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan sebagai dasar hukum penyelenggaraannya.
"Akan tetapi, aturan-aturan yang dibuat ternyata tidak lepas dari agenda dan pengaruh lembaga-lembaga keuangan internasional dengan diterapkannya Washington Concencus dan Structural Adjustment Program. Akibatnya, kebijakan pendidikan yang dihasilkan lebih condong pada kepentingan pasar, bukan pada pemenuhan hak-hak warga negara atas pendidikan," katanya.

Menurut Eny, pendidikan di Indonesia harus dikembalikan sebagaimana diamanatkan konstitusi karena di situlah hakikat pendidikan untuk kebudayaan, identitas, dan kedaulatan.

Sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2010/06/01/20252012/Pendidikan.Nasional.Kehilangan.Arah

Percaya Gak Percaya Dech.....!!!

Rabu (5/5) SMP Negeri 8 mengadakan acara perpisahan nich.... Tepatnya jam 10.00 WITA, bertempat di lapangan SMP Negeri 8 Tanjung dilaksanakan terlebih dahulu acara cerremonial, yaitu pengukuhan kelulusan siswa kelas IX tahun pelajaran 2009/2010.

Nah... secara tidak sengaja tuh, kamera jeprat'jepret aja ke semua arah (happy mode on), dengan maksud agar semua moment pada hari ini (Rabu,5/5) tidak ada yang terlewatkan.

Setelah di edit, TERNYATA.... memang ada sesuatu yang ganjil dech...
Coba saja d'zoom/diperbesar gambar yang ada....
Ntar akan keliatan tas tanpa orang dech.... hahahaha...
Ya ini'lah kebesaran illahi rabbi....

Artinya, memang ada dunia selain dunianya kita... tul gak??!!??
Tapi kami bersyukur dech, orang 'sebelah' saja peduli akan pendidikan (baca: tas melayang artinya ikut sekolah bro), masa kita orang yang benar-benar bisa keliatan malah gak peduli dengan pendidikan, hahaha...

Ya inilah sedikit pengalaman selama di SMP Negeri 8 Tanjung....
MAJU TERUS DUNIA PENDIDIKAN!!!!

Perpisahan Kelas IX Tahun Pelajaran 2009/2010

Rabu (5/05), SMP Negeri 8 Tanjung mengadakan kegiatan perpisahan untuk kelas IX tahun pelajaran 2009/2010 dengan jumlah siswa yang lulus sebanyak 37 orang dari 37 siswa (berdasarkan pengumuman kelulusan UN tanggal 7 Mei 2010).

Banyak sekali persiapan  untuk menyambut kegiatan perpisahan ini. Apalagi SMP Negeri 8 Tanjung baru pertama kali meluluskan dan melaksanakan kegiatan perpisahan setelah mulai berdiri pada tahun 2007.

Dalam pentas seni, turut melibatkan peran aktif siswa kelas VII dan VIII. Diantaranya pembacaan puisi, vocal group, bercerita dengan bahasa Banjar, dan lain sebagainya.

Buat seluruh pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya hingga acara tersebut dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Membuat Belajar Menjadi Menyenangkan

Orang tua mana yang takkan senang mempunyai anak yang senang atau suka belajar? Tapi masalahnya, apakah kita sebagai anak happy belajar? Jika kamu punya kesulitan dalam belajar atau malas belajar dan sejenisnya, berikut tips yang bisa Xpresi bagi untuk kamu:

1. Suasana yang menyenangkang.
Ini syarat mutlak yang diperlukan supaya kamu senang belajar. Menurut hasil penelitian tentang cara kerja otak, bagian pengendali memori di dalam otak akan sangat mudah menerima dan merekam informasi yang masuk jika berada dalam suasana yang menyenangkan.

2. Membuat diri senang belajar.
Ini jauh lebih penting daripada menuntut diri sendiri mau belajar supaya menjadi juara atau mencapai prestasi tertentu. Anak yang punya prestasi tapi diperoleh dengan terpaksa tidak akan bertahan lama. Jika kamu bisa merasakan bahwa belajar adalah sesuatu yang menyenangkan, kamu akan mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dan sangat mempengaruhi kesuksesan belajarnya di masa yang akan datang.

3. Kenali tipe dominan kamu.
Apakah cara belajar kamu termasuk tipe auditory (anak mudah menerima pelajaran dengan cara mendengarkan), visual (melihat) ataukah kinestetik (fisik). Jika kamu secara terus menerus belajar dengan cara yang tidak sesuai dengan tipe cara belajar kamu, nantinya kamu tidak akan mampu secara maksimal menyerap isi pelajaran, sehingga tidak berkembang dengan maksimal.

4. Belajar dengan jeda.
Beri dirimu waktu istirahat setiap 20 menit yang akan jauh lebih efektif daripada belajar langsung satu jam tanpa istirahat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak mampu melakukan konsentrasi penuh paling lama 20 menit. Lebih dari itu anak akan mulai menurun daya konsentrasinya. Jeda waktu istirahat 1-2 menit akan mengembalikan daya konsentrasi anak kembali seperti semula.

5. Jaga antusiasme.
Anak pada dasarnya mempunyai naluri ingin mempelajari segala hal yang ada di sekitarnya. Anak akan menjadi sangat antusias dan semangat untuk belajar jika isi/materi yang dipelajari sesuai dengan minat dan perkembangan. Kami pasti akan menjadi mudah bosan jika yang dipelajari terlalu mudah baginya, dan sebaliknya akan menjadi stres dan patah semangat jika yang dipelajari terlalu sulit.

Gimana? Jangan bosan-bosan belajar ya. Keep trying.(int/nhk)

Ada cara lain agar belajar jadi lebih menyenangkan?, kasih tahu Xpresi dong..

Sumber: http://xpresiriau.com/tips-remaja/membuat-belajar-jadi-menyenangkan/

Pedoman Pelaksanaan Upacara Bendera Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2010

Dalam penyelenggaraan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional serta agar pelaksanaan upacara bendera dapat berjalan lancar maka Pedoman Pelaksanaan Upacara Bendera Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2010 dapat diunduh melalui link http://www.depdiknas.go.id/